Propinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang akan menggelar Pilkada di delapan kabupaten dan kota, dan pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Daerah yang akan melakukan Pilkada tersebut adalah kota Lubuk Linggau (Febuari), kota Pagaralam (Maret), kota Prabumulih (Mei), Kabupaten Muara Enim (Juni), kota Palembang (Juli), kabupaten Banyuasin (Agustus), Propinsi Sumatera Selatan (Nopember), dan kabupaten Lahat (Desember). Pilkada kabupaten OKI yang semestinya Januari 2009, kemudkinanan dimajukan pada tahun 2008 karena pada tahun 2009 bertepatapan dengan Pemilu yang tidak diperkenankan adanya kegiatan Pilkada.  Sedangkan kabupaten Lintang Empat Lawang yang baru berpisah dari Kabupaten Lahat ini juga belum melakukan Pilkada.

Isu putra daerah yang dilontarkan pengacara Alamsyah Hanafiah, SH, menyongsong Pilkada di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2008 mendatang mendapat kecaman keras dari tokoh pemuda Banyuasin.  Pernyataan pengacara ibukota tersebut dinilai kalangan pemuda Banyuasin sebagai bentuk “pembunuhan” terhadap demokrasi.
Menurut Darul Kutni, SE, di dalam negara demokratis siapapun orangnya darimana pun asal daerahnya senantiasa memiliki hak untuk dicalonkan dan dipilih rakyat. Karena itu, isu putra derah itu dapat membunuh demokrasi yang sedang dikembang-kan di negara Indonesdia ini, termasuk di kabupaten Banyuasin.
Hal senada dikemukakan pula Haidir Rohimin. Menurut mantan Sekretaris KNPI Banyuasin ini, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mencalonkan diri dalam Pilkada mendatang. “Pernyataan yang dilontarkan Alamsyah Hanafiah itu sangat melukai demokrasi yang dijamin oleh UUD 45 yang diamandemen.
Kedua tokoh pemuda Banyuasin tersebut, Darul Kutni dan Haidir Rohimin,  sepen-dapat bahwa pernyataan Hanafiah yang mengatakan bahwa pembangunan di Kabu-paten belum terlihat, sungguh penrnyataan “asbun”. Sebab, cukup membanggakan masyarakat Banyuasin dengan berdirinya gedung perkantoran yang luas. (Lina).

FRAKSI GOLKAR DI DPRD BANYUASIN:

DARI “ADU-MULUT” NYARIS “ADU-JOTOS”

Pangkalan Balai, (SIMPUL DEMOKRASI BANYUASIN) – Dua oknum fraksi Partai Golongan Karya di DPRD Banyuasin, LA, SH dan IS, SH, yang semula “adu-mulut” nyaris menjadi “adu-jotos” Untunglah beberapa anggota dewan yang menyaksikan peristiwa itu segera melerai pertikaian antara dua wakil rakyat tersebut.

Insiden tersebut merupakan bukti bahwa nilai-nilai demokrasi belum menjadi cara berpikir dan cara bertindak bagi politisi di tingkat lokal.  Pertikaian itu dapat dicegah karena beberapa anggota dewan masih berada di Gedung Graha Sedulang Setudung, sehingga “adu-mulut” antara dua oknom dari Fraksi Golkar Banyuasin itu tak berkembang menjadi “adu-jotos” sebagaimana pernah terjadi “saling-pukul” antar anggota  DPRD Banyuasin beberapa waktu lalu.

Ketua BK DPRD Banyuasin yang juga anggota Fraksi Golkar, Hasan HM, membenarkan peristiwa yang nyaris mengarah pada tindak kekerasan fisik tersebut. “Itu hanya kesalahpahaman,” ujarnya. “Keduanya masih muda sehingga gejolak emosi yang kadang tak terbendung,” tambah Hassan.

Pangkal keributan dua anggota Fraksi Golkar tersebut diduga bermula dari adanya rolling anggota komisi dari Fraksi Golkar di DPRD Banyuasin. Kebijakan rolling itu telah menyebabkan munculnya ketidakpuasan di antara oknum fraksi Golkar yang nyaris berkembang dari “adu-mulut” menjadi “adu-jotos”. ( Tim SBD).

Sumber diolah dari harian Palembang Pos, 27 September 2007

DANA PONPES BANYUASIN DIKORUPSI OKNUM DEPAG

Bupati Banyuasin Berang

Pangkalan Balai (SIMPUL DEMOKRASI BANYUASIN) - Dana bantuan Rp 5 juta per bulan untuk Pondok Pesantren Banyuasin ”disunat” oleh oknum Departemen Agama. Tindakan yang korup itu membuat berang Bupati Banyuasin, H. Ir. Amiruddin Inoed.
Menurut Bupati Banyuasin, pihaknya akan menindak tegas terhadap oknum Depag Banyuasin yang memotong dana bantuan Rp 5 Juta untuk setiap Pondok Pesanren di Banyuasin yang jumlahnya 45 buah.
Lebih lanjut dikatakan bupati, tindakan oknum Depag itu sangat memalukan pemerintah kabupaten Banyuasin. ”Saya akan menindak tegas, baik sanksi pegawai maupun sanksi lainnya. Paling tidak uang tersebut harus dikembalikan. Sebab, uang bantuan pondok pesantren itu tidak boleh dipotong,” tukas Amiruddin Inoed.

Sementara itu, M. Soleh Naim, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Peranan Perempuan Kabupaten Banyuasin, menjelaskan bahwa selama ini tidak pernah terjadi pemotongan dana bantuan untuk pondok pesantren. Bahkan, pihak pemerintah kabupaten telah menyediakan materai, setelah ditandatangani pihak pondok pesantren uang bantuan segera diberikan.Lebih lanjut dikatakan, pemerintah kabupaten Banyuasin telah menganggarkan dana bantuan sebesar Rp 5 juta per bulan untuk setiap pondok pesanteren merupakan realisasi dari anggaran 2007.  Dari 45 pondok pesanteren  yang berhak menerima dana bantuan tersebut, kata Soleh Naim, baru 33 ponpes yang menerima bantuani. Sedangkan ponpes yang belum menerima dana bantuan itu akan dimasukkan ke dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
Kasus korupsi dana bantuan pondok pesantren itu menarik perhatian anggota DPRD Banyuasin. Menurut Sekretaris IV DPRD Banyuasin, Nurmala Dewi, pihaknya akan memanggil dinas yang terkait dengan penyunatan dana yang dilakukan oknum Depag. ”Jika terbukti, kita akan memberikan rekomendari kepada bupati untuk menindak tegas oknum depag tersebut,” tandas Nurmala. 

Sumber diolah dari Harian Seputar Indonesia, 20 September 2007