(3 Maret 2007)

Di Wisma Inayah, tanggal 3 Maret 2007,  sebanyak 26 peserta didik Sekolah Demokrasi mengikuti kegiatan Briefing dan Kontrak Belajar. Dalam kegiatan Briefing, Koordinator Program Sekolah Demokrasi, Tarech Rasyid, menjelaskan mengenai Sekolah Demokrasi, proses pembelajaran dan tujuan Sekolah Demokrasi, bahkan menguraikan pula peran dan fungsi Komite Komunitas yang akan dikelola alumni Sekolah Demokrasi Banyuasin priode 2007-2008 (angkatan I).Briefing yang dilaksanakan pada pukul 16.00 hingga 18.00 WIB difasilitasi oleh Yudi Fahrian.

Tepat pukul 16.00, peserta berkumpul di ruang rapat untuk mengikuti briefing. Agar peserta sekolah demokrasi Banyuasin dapat memahami tujuan pendidikan demokrasi, maka dipandang perlu memberikan penjelasan tentang model sekolah demokrasi Banyuasin. Sekolah demokrasi ini bersifaf dinamis, dan proses pendidikan berlangsung di dalam kelas dan di luar kelas.  Setiap peserta didik diharapkan mampu menuangkan gagasan-gagasannya ke dalam bentuk tulisan di media massa. Karena itu, di dalam proses pendidikan demokrasi ini diberikan Pelatihan Penulisan Ilmiah Populer.

Materi .pokok di dalam pendidikan demokrasi ini terdiri dar dua paket. Paket Pertama, Konsepsi Demokrasi, Perkembangan Pemikiran dan Praktik Demokrasi, Sistem Politik dan Pemerintahan, Kebijakan Publik, Gerakan Sosial, dan Paket Kedua, Analisis Kemasyarakatan, Demokrasi, HAM dan Hukum, Demokrasi dan Bisnis, Resolusi Konflik dan modul local adalah Gender dan Demokrasi. Selain itu, peserta didik sekolah demokrasi mendapat materi di luar kelas seperti Gender meeting, political meeting, leader community meeting, village discussion, talk show, fieldtrips, dan dialog public.

Namun, di dalam proses pendidikan demokrasi diharapkan peserta menghormati aturan-aturan main dalam rangka menumbuhkan disiplin. Karena itu, evaluasi pendidikan sekolah demokrasi meliputi tingkat kehadiran 10 %, partisipasi 20%, penugasan 35%, dan ujian komprehensif 35%.

Akhir dari proses pendidikan, peserta sekolah demokrasi diharapkan kelak mampu melahirkan komite komunitas yang berperan melakukan “advokasi politik”. Sedangkan lembaga pelaksana, dalam hal ini PUSPA Indonesia, tetap memfokuskan diri sebagai penyelenggara sekolah demokrasi. Kegiatan Komite Komitas dan Lembaga Pelaksana diharapkan mampu mendorong proses transformasi demokratis di dalam kehidupan bermasayarakat dan bernegara, khusunya di kabupaten Banyuasin.

Lihat bagian 2