DANA PONPES BANYUASIN DIKORUPSI OKNUM DEPAG

Bupati Banyuasin Berang

Pangkalan Balai (SIMPUL DEMOKRASI BANYUASIN) - Dana bantuan Rp 5 juta per bulan untuk Pondok Pesantren Banyuasin ”disunat” oleh oknum Departemen Agama. Tindakan yang korup itu membuat berang Bupati Banyuasin, H. Ir. Amiruddin Inoed.
Menurut Bupati Banyuasin, pihaknya akan menindak tegas terhadap oknum Depag Banyuasin yang memotong dana bantuan Rp 5 Juta untuk setiap Pondok Pesanren di Banyuasin yang jumlahnya 45 buah.
Lebih lanjut dikatakan bupati, tindakan oknum Depag itu sangat memalukan pemerintah kabupaten Banyuasin. ”Saya akan menindak tegas, baik sanksi pegawai maupun sanksi lainnya. Paling tidak uang tersebut harus dikembalikan. Sebab, uang bantuan pondok pesantren itu tidak boleh dipotong,” tukas Amiruddin Inoed.

Sementara itu, M. Soleh Naim, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Peranan Perempuan Kabupaten Banyuasin, menjelaskan bahwa selama ini tidak pernah terjadi pemotongan dana bantuan untuk pondok pesantren. Bahkan, pihak pemerintah kabupaten telah menyediakan materai, setelah ditandatangani pihak pondok pesantren uang bantuan segera diberikan.Lebih lanjut dikatakan, pemerintah kabupaten Banyuasin telah menganggarkan dana bantuan sebesar Rp 5 juta per bulan untuk setiap pondok pesanteren merupakan realisasi dari anggaran 2007.  Dari 45 pondok pesanteren  yang berhak menerima dana bantuan tersebut, kata Soleh Naim, baru 33 ponpes yang menerima bantuani. Sedangkan ponpes yang belum menerima dana bantuan itu akan dimasukkan ke dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
Kasus korupsi dana bantuan pondok pesantren itu menarik perhatian anggota DPRD Banyuasin. Menurut Sekretaris IV DPRD Banyuasin, Nurmala Dewi, pihaknya akan memanggil dinas yang terkait dengan penyunatan dana yang dilakukan oknum Depag. ”Jika terbukti, kita akan memberikan rekomendari kepada bupati untuk menindak tegas oknum depag tersebut,” tandas Nurmala. 

Sumber diolah dari Harian Seputar Indonesia, 20 September 2007