JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Pembina Partai 'Demo­krat Susilo Bambang Yudhoyono, yang mencalonkan diri sebagai presiden kembali, menyebutkan lima kriteria calon wakil presiden yang akan mendampinginya da­lam Pemilu Presiden 2009. Lima kriteria itu dirumuskan setelah mendengarkan masukan rakyat.

Lima kriteria itu adalah me­miliki integritas, kepribadian, ka­rakter moral, termasuk moral politik yang baik., memiliki kapa­sitas dan kapabilitas sebagai pembantu presiden sesuai dengan UUD 1945; memiliki loya­litas yang penuh kepada peme­rintah dan bebas dari konflik kepentingan; memiliki aksepta­bilitas dalam arti diterima dan lekat di hati rakyat; serta dapat meningkatkan kekokohan dan efektivitas koalisi yang dibangun.

"Sampai sekarang, saya belum menemukan," ujar Yudhoyono di di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri,Bogor, Jawa Barat, Minggu(19/4). Dalam jumpa pers, is di­tunggui Ny.Ani Yudhoyono dan Sudi Silalahi.

Yudhoyono menjelaskan, Partai Demokrat membentuk Tim Sembilan yang dipimpin Ketua Umum Hadi Utomo untuk men­cari calon wapres sesuai dengan kriteria itu. Sudan banyak partai politik yang diajak bicara tentang kebersamaan dan koalisi di pe­merintahan dan parlemen pada periode 2009-2014. "Tim Sem­bilan wajib berkomunikasi dan lapor kepada saya," ujarnya.

Selain Tim Sembilan, Yudho­yono juga menjalin komunikasi dengan tokoh lain secara pribadi. Pekan lalu Yudhoyono bertemu dengan pendiri Partai Amanat .Nasional (PAN), Amien Rais, di Wisma Negara, Jakarta. Yudhoyono berbicara tentang tekoalisi PAN dan, Partai Demokrat meski belum rinci dalam bentuk calon presiden dan wapres. Partai De­mokrat dan PAN ingin mem­bentuk pemerintahan yang kokoh dan efektif.

Yudhoyono mengakui, koalisi yang dibangun partainya tak ber­dasarkan kesamaan ideologi partai, yang kini dibedakan antara nasionalis dan Islam, atau iden­titas lain. Patokan koalisi adalah platform dan arah kebijakan, ya­itu pembangunan, demokrasi, dan keadilan. "Ini menjadi ruang yang lebih pantas, tidak terhalang sekat-sekat ideologi," ujarnya.

Koalisi yang dibangun harus berpegang pada lima komitmen, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat (program pro rakyat), re­formasi birokrasi dan pemberan­tasan korupsi, demokrasi yang lebih membawa manfaat, pene­gakan hukum dan aturan, serta mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata.

"Berhadapan" Megawati

Soal ancaman Partai Keadilan Sejahtera yang akan keluar dari koalisi jika Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla tetap menjadi calon wapres, dia mende­ngarnya dan mempersilakan saja. Hal itu menjadi hak partai.

Ditanya kemungkinan berkoa­lisi dengan Partai Demokrasi In­donesia Perjuangan (PDI-P), Yu­dhoyono diam sejenak Ia me­nyebutkan, segala sesuatu mung­kin dalam politik Namun, ia juga realistic dan melihat kecil ke­mungkinan itu terjadi. Bahkan, PDI-P disebutnya sebagai kom­petitor dalam Pilpres 2009.

"Hampir pasti, Ibu Megawati Soekarnoputri akan berkompe­tisi lagi dengan saya," ujarnya. Untuk calon wapres pendamping Yudhoyono, Partai Demo­krat akan menetapkannya dalamj Laksono.

SBY-JK terkuat

Dalam diskusi yang digelar Se­kolah Demokrasi Banyuasin di Palembang, Minggu, pengamat politik dari Universitas Indone­sia, Arbi Sanit, menilai, pasangan Yudhoyono dari Kalla adalah calon presiden dan wapres yang terkuat saat ini. Sebab, masya­rakat menilai, SBY-JK lebih ber­hasil dalam meningkatkan per­ekonomian dan stabilitas ketim­bang pemerintahan sebelumnya.

Menurut Arbi. karisma Yu­dhoyono kini semakin meningkat. Kondisi yang dialami Yudhoyono sekarang sama dengan yang dialami Megawati pada ma­sa reformasi tahun 1999. Per­hitungan rasional dan fakta me­nunjukkan pasangan SBY-JK su­lit dikalahkan pasangan lain.

"Bisa dikatakan sekarang Partai Demokrat milik SBY. Tak ada kekuatan lain dalam partai itu selain SBY," katanya.

Arbi menambahkan, kekuatan tunggal bagus untuk menghadapi pemilu presiden, tetapi tak bagus untuk demokrasi. Ia juga meng­khawatirkan ke depan Yudho­yono akan bernasib seperti Me­gawati yang tetap didukung pen­dukung fanatiknya meski kalah. Yudhoyono harus mulai melaku­kan kaderisasi, seperti terhadap Sri Mulyani, untuk menjadi ca­pres pada Pemilu 2014.

Menurut Arbi, Partai Golkar juga lebih baik kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat sebab Kalla bisa kalah kalau berhadap­an dengan Yudhoyono. Bagi Yu­dhoyono, sosok calon wapres saat rapat pimpinan nasional, 26 April 2009. Untuk posisi calon wapres, Golkar merasa mendapat peluang dan menawarkan lima nama, yaitu M Jusuf Kalla, Akbar Tan­djung, Sultan Hamengku Buwo­no X, Surya Paloh, dan Agung ini tidak terlalu penting, tetapi Partai Demokrat tetap memer­lukan Partai Golkar untuk ber­koalisi di DPR supaya pemerin­tahan selama lima tahun stabil.

"Jika Golkar tidak merapat ke SBY Golkar tidak akan mendapat apa-apa," katanya.

Secara terpisah,-Minggu di Ja­karta, anggota. Dewan Penasihat Partai Golkar, Siswono Yudo Hu­sodo, menuturkan, Rapat Pimp pinan Nasional Khusus Golkar pada 23 April 2009 tidak perlu membuat daftar nama yang di­siapkan untuk diajukan kepada Partai Demokrat sebagai calon wapres untuk mendampingi Yu­dhoyono. Penentuan calon wa­pres menjadi kewenangan Partai Demokrat dan Yudhoyono. Gol­kar lebih baik berkonsentrasi un­tuk memutuskan langkah ter­baik, apakah tetap berada dalam pemerintahan atau di luar pe­merintahan.

"Memang Golkar selama ini dikesankan sebagai partai peme­rintah. Padahal, sebagai parpol, seharusnya siap untuk masuk di pemerintahan atau berada di luar dan menjadi oposisi. Bisa juga bersikap tidak di pemerintahan dan tidak pula oposisi. Sikapnya akan tergantung dengan visi ke­partaian dan kepentingan bangsa," ujarnya.

Menurut Siswono, riskan bagi Golkar jika mengajukan sejum­lah nama kepada calon presiden dari Partai Demokrat untuk di pilih sebagai calon wapres. Jika tak dipilih, harga diri partai akan jatuh. (INU/WAD/MAM)

Sumber Berita : KOMPAS, SENIN, 20 APRIL 2009