Menyadari biaya yang cukup besar untuk menyelenggarakan pesta demokrasi di tingkat lokal itu, maka muncul gagasan agar Sumatera Selatan mempelopori Pilkada serentak sebagaimana dilakukan daerah Aceh. Namun, upaya untuk menggagas Pilkada Serentak itu tidaklah mudah. Karena belum ada payung hukum sebagaimana di Aceh. 

Dalam diskusi terbatas di Harian Umum Berita Pagi, 5 April 2007, yang dihadiri partai politik, NGO, akademisi,  wartawan dan beirokrat kota, kabupaten, dan propinsi Sumatera Selatan, terungkap dua pandangan yang berbeda secara diametral. Pandangan pertama, perlu adanya Pilkada serentak karena dapat menghemat biaya Pilkada sebesar 40 % dari APBD, dan menimalisir konflik horisontal, serta sesuai dengan azas penyelenggaran Pemilu yang efisien dan efektif. Sedangkan pandangan kedua, secara implisit menolak diselenggarakannya Pilkada serentak di Sumatera Selatan karena dianggap belum memiliki payung hukum.

Dalam diskusi tersebut, berkembang wacana untuk tetap menyelenggarakan diskusi lanjutan dengan menghadirkan narasumber dari DPRD Propinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota dan kabupaten. Namun, disis lain muncul pula gagasan agar membentuk tim kecil atau komite untuk mewujudkan Pilkada Serentak Hal ini didasarkan besarnya biaya  yang dikeluarkan dalam Pilkada. Menurut Ketua KPUD Sumsel, H. Maramis, SH.,M.Hum, Pilkada di Sumsel dapat mengeluarkan uang sebesar Rp 200 milyar. Sebagai perbadingan Pilkada di Jawa Timur menyiapkan anggaran sebesar Rp 479 milyar untuk pelaksanaan Pilgub. Jika Pilkada dapat dilakukan serentak di Sumatera Selatan, maka penghematan biaya Pilkada cukup besar yang dapat digunakan bagi rakyat miskin.